(KATAKAMI.COM) ---- Gangguan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia mengalami peningkatan. Tetapi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo memastikan kondisi keamanan di wilayah perbatasan masih kondusif dan bisa diatasi.
Saat rapat kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (27/6), Timur memaparkan gangguan keamanan itu terutama terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, pembalakan liar, pertambangan, kehutanan, dan penyelundupan manusia. "Juga masalah kejahatan narkoba dan terorisme," ucap Kapolri.
Menurut Timur, selain dilakukan warga negara Indonesia, gangguan keamanan di perbatasan itu juga dilakukan oleh aparat keamanan dari negara tetangga. "Kasus 2011 ada anggota polisi dari Malaysia ataupun Brunei yang masuk ke wilayah kita, kemudian melakukan kejahatan," ungkapnya.
Namun Kapolri tidak merinci berapa banyak kasus yang dilakukan personel negeri jiran tersebut. "Yang jelas kebanyakan dari mereka melakukan penganiayaan terhadap WNI di wilayah kita," ungkapnya.
Timur mengatakan, persoalan itu diatasi melalui kemitraan Polri dengan aparat keamanan kedua negara itu. "Tapi kita juga tetap menghukum mereka dengan menggunakan hukum Indonesia," tegasnya.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rotasi pos perbatasan guna memperkuat pengamanan di perbatasan. Rotasi bukan hanya menyangkut personel, tetapi juga pos di perbatasan dengan negara tetangga. "Di perbatasan kita baru lakukan rotasi pos perbatasan. Karena ada penempatan yang kurang tepat," sebutnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI, mengusulkan penyatuan jalur inspeksi yang biasa digunakan TNI dengan jalan paralel di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Menurut langkah ini untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan perbatasan. "Mengenai jalan paralel dan inspeksi, mungkin ada yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya. (*)
SUMBER : MEDIA INDONESIA
